Peraturan Tenaga Kerja Asing Terbaru<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-107" >	<span class="mr-star-rating">			    <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	    	    <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	    	    <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	    	    <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	    	    <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	    </span><span class="star-result">	5/5</span>			<span class="count">				(2)			</span>			</span>

Peraturan Tenaga Kerja Asing Terbaru 5/5 (2)

Peraturan Tenaga Kerja Asing (TKA) menjelaskan bahwa TKA diwajibkan untuk memenuhi persyaratan pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan dan memiliki sertifikasi kompetensi atau pengalaman kerja paling sedikit 5 tahun yang sesuai dengan kualifikasi jabatan.

Persyaratan tenaga kerja asing di Indonesia

Adapun syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

  • Memiliki sertifikasi kompetensi atau pengalaman kerja minimal 5 tahun sesuai dengan kualifikasi jabatannya.
  • Berpendidikan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang hendak diduduki oleh tenaga kerja asing yang bersangkutan.
  • Bersedia mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja WNI Pendamping.
  • Memiliki Izin Tinggal Terbatas (Itas) yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
  • Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi yang sudah bekerja lebih dari 6 bulan.

Selain 5 hal diatas, ada syarat lanjutan berupa  TKA dapat dipekerjakan hanya dalam jangka waktu tertentu dan dilarang menduduki jabatan personalia dan/atau jabatan lainnya selain yang telah ditetapkan.

Jika TKA tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, maka TKA tidak bisa bekerja. Dikarenakan, perusahaan pemberi kerja tidak memiliki izin dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, berupa pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Pelaporan TKA yang Belum Memenuhi Syarat Bekerja di Indonesia

Mengenai pelaporan TKA, prinsipnya jika TKA tidak memenuhi syarat sesuai yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, maka pekerja tersebut tidak dapat bekerja di Indonesia. Dikarenakan untuk mempekerjakan TKA, perusahaan diharuskan memiliki izin Kementerian Ketenagakerjaan.

Izin yang dimaksud berupa pengesahan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing). RPTKA pada jabatan tertentu dibuat oleh pemberi kerja yang telah ditetappkan untuk jangka waktu tertentu yang harus sudah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Jika perusahaan pemberi kerja tak mempunyai izin untuk mempekerjakan TKA, maka dipastikan perusahaan tersebut melanggar ketentuan Pasal 42 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika itu terjadi, maka perusahaan pemberi kerja telah melakukan tindak pidana kejahatan dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp 400 juta.

Adapun pelaporan TKA sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, yaitu berupa laporan tertulis mengenai jumlaj penggunaan TKA dan tenaga kerja lokal yang dilakukan perusahaan pemberi kerja.

Perusahaan pemberi kerja wajib memberikan laporan pelaksanaan penggunaan tenaga kerja asing setiap 1 tahun kepada Kementerian Ketenagakerjaan yang meliputi pelaksanaan penggunaan TKA serta pelaksanaan pendidikan Tenaga Kerja Pendamping.

Adapun yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan perizinan penggunaan TKA yaitu pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketetapan dalam Pasal 36 Permenaker 10/2018 yang tugasnya meliputi represif nonyustisia; dan/atau represif yustisia. Selain itu, pengawasan atas penggunaan tenaga kerja asing juga dilaksanakan oleh pegawai imigrasi yang bertugas pada bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Jasa Pengurusan Tenaga Kerja Asing Terpercaya

Bagi perusahaan atau pemberi kerja yang ingin mempekerjakan TKA bisa juga menggunakan jasa pengurusan tenaga kerja asing seperti yang disediakan oleh PT. Putri Satu Enam Delapan.

Berikan Rating?